Dinamika DPRD

Halaman

TELAAH KEBIJAKAN KU-PAPBD 2010

 Dalam Rancangan KU-Perubahan_ APBD 2010 disebutkan 4 langkah alternatif Pemerintah Kabupaten Untuk mengatasi kekurangan dana Rp 393,122,784,844.58 (Sisa Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan) adalah:

  1. Melakukan pinjaman daerah (Hutang) kepada pemerintah Pusat, atau kepada pihak ketiga (lembaga keuangan/bank);
  2. Melakukan penjualan Obligasi;
  3. Berupaya melakukan pendekatan secara lebih intensif kepada pemerintah pusat (Menkeu) untuk mengangkat kembali pendapatan dari sektor bagi hasil migas;
  4. Melakukan pengembangan kegiatan, dengan meminimalkan terjadinya hutang dan DPAL.

 

Telaah:   

A. Telaahan terhadap 4 Kebijakan pemerintah.

  1. 1.  Alternatif Nomor 1:

1.1 Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat.

Pinjaman kepada pemerintah Pusat harus mempedomani pada PP No 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. Pinjaman daerah terdiri dari Pinjaman jangka pendek, jangka Menengah dan Jangka Panjang.

  1. Pinjaman Jangka Pendek digunakan untuk kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, seperti Pembayaran Gaji. Pinjaman Jangka Pendek tidak diperkenankan dilakukan untuk membiayai defisit (penjelasan Pasal 7 ayat 1) disisi lain kas pada tahun anggaran. APBD t.a 2010 tidak ada permasalahan dalam penggajian pegawai, jadi alternatif  pinjaman jangka Pendek Tidak Relevan.
  2. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan. Prosedurnya melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. (Psl 7 ayat 2)
  3. Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai Proyek investasi yang menghasilkan penerimaan. Dalam APBD 2010 tidak ada Proyek investasi yang dibuat untuk menghasilkan Penerimaan Daerah, alternatif ini tidak relevan. (Psl 7 ayat 3 dan penjelasan)
  4. Usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri harus tercantum dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (Pasal 13 sampai pasal 16 beserta penjelasannya)
  5. Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya berasal selain dari pinjaman luar negeri dilakukan melalui perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan kepala daerah. Menteri Keuangan dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan pinjaman. (Pasal 13 sampai pasal 16 beserta penjelasannya)

Pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan sumber dari pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri maupun selain dari pinjaman luar negeri memerlukan proses yang panjang, karena harus ada persetujuan menteri dalam negeri maupun menteri keuangan. Menteri tersebut juga bisa tidak menyetujui pinjaman yang dilakukan daerah. Oleh karena itu sumber pinjaman dari Pemerintah Pusat tidak bisa dilakaukan dalam upaya mengatasi Devisit Keuangan pada APBD t.a 2010 ini.

Jadi alternatif nomor 1.1 Pinjaman Ke Pemerintah Pusat  tidak ada yang relevan untuk dilakukan.

1.2.        Pinjaman ke Pihak Ke tiga (Lembaga Keuangan /Bank)

Dalam hal pinjaman yang bersumber selain dari Pemerintan Pusat, pemerintah Daerah wajib meloporkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pertimbangan. (Pasal 18 PP 54 Th 2005) Dalam hal ini Pemerintah Daerah menyampaikan persyaratan antara lain Kerangka Acuan Proyek dan Persetujuan DPRD. Proses memperoleh pertimbangan dari Menteri tentu saja memakan waktu yang cukup panjang, baik secara administratif maupun secara politik. Kendala waktu maupun politik tentu saja tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat disisi lain tahun anggaran APBD Kab. Kukar tinggal 4,5 bulan.

Jadi Alternatif 1.2 yaitu Pinjaman kepada Pihak Ke tiga tidak relevan untuk Dilakukan.

 

  1. 2.     Alternatif 2 (Penjualan Obligasi)

Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar domestik dan dalam mata uang Rupiah (Pasal 22). Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Pasal 25 beserta penjelasannya).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.07/2006 menyatakan Obligasi adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada ublik melalui penawaran umum di pasar modal. Dalam hal ini diperlukan aparatur yang paham tentang pasar modal.

Dalam APBD kekurangan dana Rp 423,352,660,550.03 tidak terdapat kegiatan Investasi, sehingga alternatif ini Tidak Relevan.Disisi lain Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Pasal 29 ayat 3) Pembuatan Peraturan Daerah juga tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat.

Jadi Alternatif Nomor 2 dengan melakukan Penjualan Obligasi Tidak Relevan.

 

1. 3.     Alternatif Nomor 3. Pendekatan ke Pemerintah Pusat Untuk Mengankat DBH Migas

 

APBN-Perubahan 2010 telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 02 tahun 2010. Dalam APBN-P tersebut alokasi DBH SDA Migas semula 26.015.650.000.000,00 berubah menjadi  35.196.362.157.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

 

 

UU No  47 tahun 2009 ttg APBD 2010

UU No 02 Th 2010 ttg APBD-P 2010

Dana Bagi Hasil Seluruh Indonesia

Semula

Perubahan

Minyak

14.078.470.000.000,00

17.143.110.000.000,00

Gas

9.937.180.000.000,00

11.925.190.000.000,00

Kurang Salur t.a 2008

2.000.000.000.000,00

6.128.062.157.000,00

Jumlah

34.483.355.500.000,00

45.104.949.248.000,00

 

Dana Bagi hasil Migas kabupaten Kutai kartanegara berdasarkan Peraturan menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2010 (25 Januari 2010) dan Kurang salur DBH Migas t.a 2008 diatur melalui Permenkeu no 121 Th 2010 (16 Juni 2010). Dimana Peraturan menteri keuangan No 12tahun 2010 tersebut dibuat sebelum UU No 02 tahun 2010 ditetapkan (25 Mei 2010), sedangkan Permenkeu No 121 Th 2010 dibuat setelah APBN-Perubahan. Jadi seharusnya karena terdapat kenaikan dana transfer pemerintah Pusat ke daerah dari DBH Migas naik sebesar  Rp 5,052,650,000,000.00 (Lima Triliun…..) maka seharusnya DBH Migas untuk Kutai Kartanegara juga naik/ lebih besar diatas sebagaimana telah ditetapkan dalam Permenkeu No 12 dan No 121 th 2010. Namun demikian peraturan menteri Keuangan mengenai DBH Migas setelah UU No 2 Tahun 2010 tersebut sampai Bulan Agustus belum terbit.

Berdasarkan UU No  47 tahun 2009 ttg APBD 2010 Total DBH Migas seluruh Indonesia sebesar     Rp 24,015,650,000,000.00 Kutai Kartanegara memperoleh Rp 2,021,009,288,000.00 atau sebesar 11,88% , jadi kenaikan alokasi DBH berdasarkan UU No 2 Th 2010 sebesar Rp 5,052,650,000,000.00 maka Kutai Kartanegara seharusnya memperoleh tambahan kurang lebih Rp  600,254,820,000.00 atau (11,88% x 5,052,650,000,000.00). Besaran nilai ini jika  dalam asumsi Produksi Migas dari Kabupaten Kutai kartanegara berbanding lurus dengan jumlah produksi nasional.

Jika dalam tahun anggaran 2010 tambahan DBH Migas bisa direalisaikan maka kekurangan dana sebesar Rp 393,122,784,844.58 dalam APBD-P 2010 bisa diatasi. Oleh karena itu alternatif Pendekatan ke Pemerintah Pusat Untuk Mengangkat DBH Migas menjadi alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah Daerah dan DPRD mendorang kearah itu.

 

Alternatif Nomor 4. Melakukan pengembangan kegiatan, dengan meminimalkan terjadinya hutang dan DPAL

 

Secara umum alternatif ke 4 ini tidak ada kaitannya dalam rangka mengatasi kekurangan dana dalam APBD-P 2010 ini. Pengembangan kegiatan dengan meminimalkan hutang berdampak pada keuangan tahun anggaran 2011 bukan ta 2010. Meskipun tidak terkait secara langsung dengan permasalahan kekurangan dana, namun kebijakan nomor 4 ini wajib dilakukan.

 

B. Bantuan Keuangan Ke Desa

1. Telaahan Terhadap ADD.

Sebagaimana tercantum dalam PP No 72 tahun 2007 tentang Desa Pasal 68 Ayat (1), bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Berdasarkan hal tersebut berikut perhitungan KU-APBD-Perubahan 2010:

  1. Dana Perimbangan  Rp 3,627,006,196,016.99
  2. Belanja Pagawai      Rp    932,423,516,845.15

3. Poin 1 dikurang Poin2 =Rp 2,694,582,679,171.84

4. ADD     =   Dana Perimbangan dikurangi Belanja Pegawai dikali 10%

=   Rp 2,694,582,679,171.84 x 10 %

=   Rp 269,458,267,917.18

Dalam APBD-Perubahan t.a 2010 ADD Dialokasikan sebesar Rp 65,430,677,757.09 jadi ADD masih kurang Rp 4,027,590,160.09

Berdasarkan Penjelasan Pasal 68 Pp No 72 Th 2005

  • Bahwa Yang dimaksud dengan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai.
  • Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

 

2.  Bantuan keuangan

Dalam APBD-Perubahan t.a 2010 dialokasikan bantuan keuangan kepada Desa sebesar Rp 45,712,255,000.00,  alokasi ini digunakan untuk Gaji Perangkat Desa dan BPD.

……..

Pasal 68, Huruf d, Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bantuan dari Propinsi dan kabupaten/kota digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

 

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten seharusnya tidak perlu lagi memberikan bantuan keuangan kepada Desa untuk Gaji Perangkat Desa dan BPD karena sudah memperoleh ADD yang cukup besar untuk menggaji Gaji Perangkat Desa dan BPD. Dengan Demikian APBD-P bisa menghemat Rp 45,712,255,000.00

 

 

C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Dalam rekening pengeluaran pembiayaan terdapat Penyertaan Modal dengan total sebesar Rp. 99,011,332,175.00 yang terdiri dari :

  1. Penyertaan Modal Perusda Kelistrikan &SDE Utk PLTD Loa Raya Rp 70,000,000,000.00
  2. Penyertaan saham ke Bank Kaltim (BPD) Rp 26,011,332,175.00
  3. Penyertaaan Modal dlm bentuk Modal Kerja ke Perusda Tunggang Parangan Rp 3,000,000,000.00
  •  Sebagaimana kita ketahui bahwa Penyertaan saham ke bank Kaltim bukan merupakan kebutuhan mendesak, karena dana yang telah diinvestasikan cukup besar. Guna menutupi kekurangan Dana dalam APBD-P alokasi ini bisa ditunda.
  • Demikian juga penyertaan modal ke Perusahaan Daerah, dimana sebenarnya kinerja perusada tersebut belum mampu memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah, penembahan penyertaan modal bukan merupakan hal yang mendesak dan bisa ditunda.

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s