APBDesa

Halaman

BERDASARKAN PERMENDAGRI 37 Th 2007

Penyusunan APBDesa/ APBDES dimulai dari Musrenbangdes dengan mempedomani pada RPJMDesa.

Musrenbangdes bisa dimulai dari komunitas RT, Kampung sebelum musrenbang tingkat desa.

Pedoman musrenbang versi uji coba bisa dilihat di. http://www.forumdesa.org

alur-apbdes-1

Proses Kedua : Setelah RAPBDesa disetujui BPD selanjutnya disampaikan ke Bupati malalui Camat untuk di evaluasi.

Struktur APBDesa :

Struktud APBDesa terdiri dari :

  1. Pendapatan , meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
  2. Belanja, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
  3. Pembiayaan, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan terdiri dari tiga golongan :

  • PADes
  • Pendapatan Transfer
  • Pendapatan Lain-lain Desa yang Sah

(1) Kelompok pendapatan asli desa dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :

a. hasil usaha desa;

b. hasil pengelolaan keuangan desa;

c. hasil swadaya dan partisipatif;

d. hasil gotong royong;

e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

(2) Kelompok pendapatan transfer desa dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

a. bagi hasil pajak;

b. bagi hasil retribusi;

c. bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah (ADD).

(3) Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

a. bantuan keuangan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa lainnya;

b. hibah;

c. sumbangan pihak ketiga.

Belanja terdiri dari :

  • Belanja Tidak Langsung
  • Belanja Langsung

Pembiayaan terdiri dari :

Perlu diperhatikan adalah dalam penyusunan pedoman pengelolaan keuangan Desa dalam hal ini dalam Peraturan Bupati, adalah karateristik Wilayah setempat; besaran APBDesa, karena semakin besar APBDes semakin banyak yang bisa di biayai dan permasalahan semakin komplek; Aspek sosial budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu peningkatan kapasitas aparatur desa dan bpd merupakan suatu keharusan.

4 thoughts on “APBDesa

  1. Agus Mnuwom

    Timakasi atas contoh penyusunan APBDES yang kami maksudkan di sini contoh yang kami inginkan lengkap dengan tabel dan pengisiannya

  2. unikartaheru

    Maaf Mas Agus, Tabel APBDesa tidak dapat kami tampilkan. Saat ini telah ada aturan baru Permendagri No 113 Th 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Mas agus bisa Down load.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s